Demokrat: Pak JK "Cespleng" Memberikan Kesaksian Meringankan Jero Wacik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto meminta agar semua pihak menghormati putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik.

Putusan tersebut tidak sampai separuh dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni sembilan tahun penjara.

"Tentunya, kita harus menghormati putusan pengadilan karena ini proses hukum," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, rendahnya level hukuman dalam putusan hakim tidak terlepas dari keterangan yang meringankan dari sejumlah saksi. Di antaranya, keterangan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: JK: Dana Operasional untuk Membantu Menteri)

"Kami melihat Pak JK memberikan saksi meringankan (Jero) 'cespleng' ('manjur') juga," ujarnya. (Baca: Jadi Saksi Meringankan, JK Anggap Jero Wacik Berprestasi Selama Jabat Menteri)

Meski vonis terbilang rendah, Agus menyerahkan sepenuhnya keputusan pengajuan banding kepada Jero.

Hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Jero. (Baca: Dana DOM yang Dinikmati Jero dan Keluarganya Rp 5,07 Miliar)

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman uang pengganti Rp 5,07 miliar. Apabila Jero tidak mampu membayar uang pengganti, jaksa dipersilakan menyita aset Jero untuk dilelang demi menutupi uang pengganti.

Hukuman ini jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Jaksa menuntut Jero dengan hukuman pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp 350 juta subsider empat bulan kurungan. (Baca: Loyalitas Jero Wacik, Korupsi Menteri, dan Tanda Jasa dari SBY)

Selain itu, Jero yang juga mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dituntut membayar uang pengganti Rp 18,7 miliar.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Sumpeno, pertimbangan hakim memutus Jero bersalah antara lain didasari alasan bahwa dia terbukti menggunakan dana operasional menteri (DOM) untuk dinikmati sendiri dan bersama dengan keluarga.

DOM juga digunakan untuk membiayai upacara adat dan acara keagamaan. (Baca: Jero Wacik Gunakan Uang Negara untuk Biayai Ulang Tahun hingga Beli Tiket Konser)

Majelis hakim juga menyinggung soal peluncuran buku dan pesta-pesta di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, untuk Jero Wacik, yang didanai dengan sumber-sumber dana ilegal.