Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polusi Memburuk, Pemerintah Diminta Tak Lagi Kembangkan PLTU Batubara

Kompas.com - 08/02/2016, 08:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah membangun PLTU Batubara untuk mengatasi krisis energi dan krisis listrik dinilai keliru oleh pegiat lingkungan. Pasalnya, batubara merupakan sumber energi paling kotor dan dan menghasilkan emisi karbon yang paling besar.

"Batubara tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan manusia. Kami ingin mendorong pemerintah beralih ke energi bersih yang bersumber dari potensi alam, seperti panas bumi, angin dan air. Kenapa dibilang bersih, karena memang tidak ada emisinya," ujar Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, di Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Menurutnya, saat ini banyak negara sudah meninggalkan PLTU batubara dan beralih ke energi terbarukan. Polusi yang sangat buruk membuat pemerintah di beberapa negara berkomitmen untuk mengurangi penggunaan batubara untuk menghasilkan listrik.

(Baca: Banyak Pelanggaran, Komnas HAM Rekomendasikan Proyek PLTU Batang Dipindah)

Amerika menjadwalkan menutup 200 PLTU kemudian menambahkan 46 gigawatt pada energi terbarukan dari tenaga angin, matahari, dan geothermal. Sebanyak 24 perusahaan batubara di Amerika tutup dalam tiga tahun terakhir.

Pemerintah China, pada kuartal pertama 2015 menurunkan 3,7 persen PLTU batubara. Pembangkit listrik tenaga air naik 17 persen, sedangkan tenaga angin dan tenaga surya naik 20%, yang berdampak pada penurunan impor batubara 40 persen.

"Sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi bersih. Geothermal kita 30 persen dari keseluruhan yang dimiliki dunia. Kita mendapat sinar matahari sepanjang tahun," ungkapnya.

(Baca: Proyek PLTU Batang Dimulai meski Ada Masalah)

Lebih lanjut, Hindun mengharapkan adanya regulasi yang ketat dari Pemerintah mengenai pembatasan emisi dan PLTU batubara.

"Bulan lalu pemerintah India baru saja merilis regulasi baru soal pengaturan ambang batas emisi PLTU. Di Indonesia masih 3 sampai 7 kali lebih buruk," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com