Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Sampah Hilang di Kota Besar dan Diubah Jadi Energi

Kompas.com - 05/02/2016, 16:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta sampah dihilangkan dari kota-kota besar dan diubah menjadi energi listrik. Ia juga meminta agar langkah konkret mengenai pengelolaan sampah yang diubah menjadi sumber energi baru tersebut diselesaikan pada hari ini.

"Sekadar mengingatkan, mengenai pengelolaan sampah menjadi energi listrik, ini sudah kita bahas beberapa kali. Saya harap ini rapat terakhir, sudah putus, dan bisa dilaksanakan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (5/2/2016), saat membuka rapat terbatas mengenai pengelolaan sampah.

Jokowi menuturkan, dirinya telah beberapa kali menyampaikan agar pengelolaan sampah memanfaatkan teknologi. Pengunaan teknologi ia harapkan dapat membuat pengelolaan sampah menjadi lebih efektif.

Ia melanjutkan, pengelolaan sampah bukan hanya untuk membuat lingkungan bersih, melainkan juga harus dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi baru.

"Yang lebih penting, sampah bisa hilang, bisa bersih dari kota, dan menghasilkan energi," ucap Jokowi.

Rapat pada sore hari ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Rapat juga dihadiri Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, wali kota terpilih Surabaya, Tri Rismaharini, serta pejabat lain yang terkait.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com