Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid: Kami Tegaskan, KMP Belum Bubar!

Kompas.com - 05/02/2016, 11:12 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan kembali eksistensi Koalisi Merah Putih (KMP).

Menurut Hidayat, meski sejumlah partai menyatakan dukungan kepada pemerintah, belum ada pernyataan resmi bahwa partai-partai tersebut keluar dari KMP.

"Kami menegaskan, belum ada deklarasi bahwa KMP bubar. Masih ada PKS dan Gerindra di sana," ujar Hidayat di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Menurut Hidayat, meski sejumlah partai seperti PAN, Golkar, dan PPP telah menyatakan mendukung pemerintah, belum ada pernyataan resmi dari masing-masing ketua umum partai bahwa mereka telah keluar dari KMP. (Baca: Menuju Koalisi Gemuk Jokowi-JK, Musibah atau Berkah?)

Hidayat mengatakan, yang paling penting adalah bagaimana memperkuat peran KMP di parlemen.

Keberadaan KMP di DPR akan menimbulkan check and balances, yang dibutuhkan dalam berdemokrasi. (Baca: Istana: Koalisi Gemuk atau Kurus Jangan Diperdebatkan)

"Kalaupun bubar, nanti akan bubar secara terbuka, tidak diam-diam. Pastilah nanti ada mekanisme untuk menyatakan KMP ke depan bubar atau tidak," kata Hidayat.

Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pernyataan dukungan ini disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016). (Baca: Golkar Kubu Aburizal Resmi Dukung Pemerintah)

Adapun PPP hasil Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz juga mengambil sikap demikian.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional II PPP di Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2016). (Baca: PPP Djan Faridz Resmi Dukung Pemerintah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com