Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Jangan Sampai Kereta Cepat Jadi "Jokowi's New Toy"

Kompas.com - 02/02/2016, 12:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo terburu-buru meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Fahri khawatir, kereta cepat ini akan berakhir seperti mobil Esemka, yang sempat digembar-gemborkan Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo. Mobil tersebut tidak lolos saat uji emisi.

"Jangan sampai high-speed train ini jadi Jokowi's new toy, seperti yang tiga huruf 'SMK' itu," kata Fahri saat menjadi keynote speech dalam diskusi publik bertajuk "Stop Rencana Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2016).

Fahri menilai, setelah peletakan batu pertama oleh Jokowi, proyek yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara bekerja sama dengan China tersebut justru bermasalah.

Menurut dia, Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan izin pembangunan. Lebih dari 600 hektar tanah belum terbebaskan. China pun tiba-tiba menuntut jaminan dari pemerintah terkait proyek ini.

"Ground breaking, biaya mahal, merusak lahan, dan bahaya tanah longsor, dan lain-lain seolah tidak masalah, asal Jokowi sudah tertulis dalam lembaran sejarah sebagai presiden pertama yang meletakkan batu pertama high speed train dalam sejarah pembangunan bangsa," ucap Fahri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta pemerintah tidak ragu membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena proyek tersebut terbukti bermasalah. Pemerintah tidak boleh terpaku dengan pengerjaan proyek itu, meskipun Jokowi sudah mencanangkan pembangunannya.

"Bangunlah infrastruktur untuk daerah-daerah yang belum memiliki jalan setapak pun. Bangunlah jembatan-jembatan penyeberangan sungai supaya anak kita jangan lagi naik perahu atau menggantung di tali jembatan hanya untuk pergi ke sekolah," kata Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com