Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2016, 12:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy mempersilakan Partai Golkar dengan barisan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun, PPP tak rela jika bergabungnya Golkar membuat jatah menterinya diambil.

"Kalau sepanjang bukan jatahnya PPP yang digantikan ke Golkar, kan boleh aja," kata Juru Bicara Fraksi PPP di DPR, Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/1/2016).

Arsul mengatakan, PPP saat ini hanya memiliki satu menteri di kabinet kerja, yakni Lukman Hakim Saifuddin yang menjabat sebagai Menteri Agama.

Arsul meyakini, masih banyak pos lain yang bisa diambil Golkar, misalnya menteri-menteri yang berlatar belakang profesional.

"Kan masih kurang dari separuh pos kabinet sekarang itu bukan diisi dari parpol. Kita yakin yang dari parpol itu tidak akan kemudian dihilangkan," ucap Arsul.

Anggota Komisi III DPR ini, mengatakan, yang terpenting saat ini Golkar bisa menunjukkan dukungan nyata di parlemen. Dengan begitu, kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan mulus tanpa hambatan.

"Positifnya adalah semakin banyak yang bergabung, itu semakin baik untuk stabilitas politik, karena berarti pengambilan-pengambilan keputusan di dewan ini akan lebih lancar secara teoritis," kata dia.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo mengklaim pihaknya menerima sinyal akan mendapatkan jatah menteri.

Meski dukungan ke pemerintah baru dideklarasikan dua hari lalu, menurut Bambang, sinyal ini sudah datang saat Golkar kubu Aburizal mulai membuka opsi bergabung dengan pemerintah, awal Januari lalu.

Namun, dia enggan menyebutkan siapa orang Istana yang memberikan sinyal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com