Kubu Agung: Tak Masalah Aburizal Jadi Wantim, tetapi Jangan "Super-power"

Namun, dia tak setuju jika wewenang Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar diperluas. Dia khawatir nantinya ketua Dewan Pertimbangan Golkar justru mempunyai kewenangan untuk mengatur kerja DPP.

"Tidak masalah beliau jadi wantim atau apa, tetapi jangan jadi lembaga super-power agar tidak tersandera satu kubu atau pihak," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2015).

(Baca: Aburizal: Saya Tidak Akan Meninggalkan Partai Golkar)

Dave pun menyinggung soal kewenangan ketua Dewan Perimbangan di era Soeharto yang sangat besar. Menurut dia, sistem seperti itu sudah tidak cocok bagi Golkar.

Dia khawatir perluasan kewenangan ketua Dewan Pertimbangan justru mengembalikan partai berlambang pohon beringin ke era Orde Baru.

"Zaman Soeharto kan sistemnya kuat mengerucut ke Presiden. Kalau sekarang, Golkar terbuka, siapa saja bisa masuk. Daripada memperkuat posisi satu orang, lebih baik perkuat grassroot," ucap Dave.

(Baca: Aburizal Bakrie Bersedia jika Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pertimbangan)

Aburizal Bakrie sebelumnya menyatakan tidak akan meninggalkan Golkar meski tak akan maju lagi sebagai ketua umum dalam munaslub yang akan digelar. Dia mengaku bisa memberikan masukan kepada ketua umum Golkar periode berikutnya atau pengurusan lainnya.

Aburizal mengaku tidak akan menolak jika ditunjuk oleh pengurus hasil munaslub untuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan Golkar.

"Itu semuanya tergantung kesepakatan pengurus Golkar yang baru," kata Aburizal seusai pelaksanaan Rapimnas Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.

(Baca: Agung Laksono Tak Setuju Wewenang Wantim Diperluas)

Dia pun tak menutup kemungkinan akan adanya rencana untuk memperluas kewenangan posisi ketua Dewan Pertimbangan.

Menurut dia, perluasan kewenangan ini bisa dibicarakan dan diputuskan dalam munaslub sebagai bagian dari revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Ia mengatakan, di setiap Munas Golkar pasti akan dilakukan revisi anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) demi menyesuaikannya dengan perkembangan zaman.

"Pasti ada (revisi AD/ART), tetapi saya enggak tahu yang mana yang mau dilakukan. Ya, nanti kita bicarakan saja," ucap Aburizal.