Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Minta Kejagung Pastikan SMS Bernada Menekan dari Hary Tanoe atau Bukan

Kompas.com - 20/01/2016, 19:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III Aziz Syamsudin meminta Jaksa Agung M Prasetyo memastikan kebenaran soal pengirim pesan kepada penyidik Kejaksaan Agung terkait restitusi pajak PT Mobile 8.

Dalam rapat dengar pendapat antara Kejagung dan Komisi III DPR, Rabu (20/1/2016), Prasetyo mengatakan bahwa pesan singkat itu berasal dari nomor bos MNC Group, Harry Tanoesoedibjo.

(Baca: Siapa yang Menekan Pengusutan Kasus Mobile 8? Jaksa Agung Jawab Hary Tanoe)

"Sekarang kan yang jadi masalah yang kirim itu HT atau tidak. Untuk memastikan itu, Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen) bisa melacaknya untuk memastikan," kata Aziz di Kompleks Parlemen.

Menurut politisi Partai Golkar itu, Kejagung memilik alat untuk mendeteksi dan melacak asal-usul serta identitas sebuah nomor ponsel.

Alat itu seharusnya digunakan untuk memastikan kebenaran identitas nomor pengirim pesan tersebut.

"Alatnya Jamintel sudah ada dan Jamintel punya. Kami sudah anggarkan pembelian alat itu," kata dia.

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengingatkan agar Jaksa Agung berhati-hati dalam menyampaikan pendapat ke publik. Terlebih lagi, jika pendapat itu menyangkut nama baik seseorang.

"Kalau memang belum yakin, jangan diekspos. Kalau memang belum jelas, tolong dibikin jelas dulu," kata Benny.

Prasetyo yakin bahwa pesan singkat yang diterima bawahannya berasal dari Ketua Umum Partai Perindo. Ia memastikan bahwa jika nomor pengirim pesan singkat itu dibandingkan dengan nomor yang dimiliki oleh anggota Dewan, akan sama.

"Mungkin kalau dilihat nomor yang ada di HP ini (nomor HT) sama dengan nomor yang bapak-bapak punya," kata Prasetyo.

Secara terpisah, Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution membantah bahwa Hary Tanoe menekan Kejaksaan Agung soal pengusutan kasus tersebut.

Menurut Syafril, sampai saat ini tak jelas siapa yang mengadukan kasus tersebut. Tiba-tiba saja Kejagung langsung mengusut kasus ini.

(Baca: MNC Group: Hary Tanoe Bukan Pengusaha Kecil, Masa Menekan Kejagung)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com