Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indriyanto: Pimpinan DPR Seharusnya Tak Bela Sesama Korps Tanpa Lihat Fakta

Kompas.com - 19/01/2016, 13:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji, menyayangkan DPR RI yang kompak bersuara keras merespons penggeledahan sejumlah ruangan anggota DPR.

DPR memprotes KPK yang membawa serta Brimob bersenjata saat penggeledahan, pekan lalu.

Padahal, petugas bersenjata lengkap diperbolehkan dalam undang-undang untuk mendampingi penyidik KPK.

"Seharusnya Pimpinan DPR menghindari untuk membela sesama korps DPR tanpa melihat fakta kebenarannya," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Selasa (19/1/2016).

Menurut Indriyanto, loyalitas menjaga DPR, meski untuk hal yang salah, akan membuat citra DPR mrnjadi negatif.

Ia khawatir, nantinya akan muncul stigma bahwa DPR subjektif dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Terlebih lagi, adu mulut antara penyidik KPK dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terrjadi saat KPK hendak menggeledah ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS Yudi Widiana. Keduanya merupakan kader dari partai yang sama.

"Sedangkan waktu geledah PDI-P, Fahri diam saja tuh. Dan tiba-tiba terkait ruangan Yudi barulah protes," kata indriyanto.

Indriyanto mengatakan, proses penggeledahan dilakukan KPK bertujuan untuk penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Semestinya, proses tersebut tidak dihalang-halangi.

"Esprit de corps (kesetiakawanan), semangat ini seharusnya dilandaskan suatu kebenaran, bukan kesalahan. Tapi tetap ada semangat korps untuk membela," kata dia.

Dukung Fahri

Seluruh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi mendukung sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memarahi penyidik KPK terkait penggeledahan di Gedung DPR dengan anggota Brimob bersenjata.

Dalam rapat pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, disepakati untuk memanggil pimpinan KPK dan Polri pada pekan depan demi membicarakan masalah ini.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, DPR juga akan mengundang Panglima TNI serta Kepala BIN untuk membicarakan standar pengamanan DPR sebagai obyek vital negara.

Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus yang menjerat anggota Komisi V Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, yang diduga menerima suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain menggeledah ruangan Damayanti, petugas juga menggeledah ruangan anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto dan ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS Yudi Widiana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com