Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Ini Kok Seolah-olah Kami di DPR Maling Semua

Kompas.com - 15/01/2016, 18:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprotes penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di tiga ruang kerja anggota DPR.

Fahri tak terima karena saat melakukan penggeledahan, penyidik KPK membawa empat anggota Brimob lengkap dengan senjata laras panjang.

"Ini kok seolah-olah kami di DPR ini maling semua," kata Fahri kepada salah satu penyidik KPK, HN Christian dengan nada tinggi.

Kemarahan Fadli ini terjadi saat Christian dan delapan penyidik KPK lainnya hendak menggeledah ruangan Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana dari Fraksi PKS, di lantai 3 Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/1/2016).

Ruangan Yudi digeledah terkait kasus dugaan suap yang menjerat Anggota Komisi V Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti. (baca: Fahri Hamzah Adu Mulut dengan Penyidik KPK yang Geledah Ruang Anggota PKS)

Sebelum menggeledah ruangan Yudi, penyidik lebih dulu menggeledah ruangan Damayanti dan ruangan Anggota Komisi V Fraksi Golkar Budi Supriyanto.

"Penggeledahan kita enggak masalah, tapi kami mempersoalkan membawa senjata laras panjang ini. Kami minta bapak keluar dulu," ucap Fahri.

Fahri yang juga Politisi PKS ini tak menyebut peraturan apa yang tak memperbolehkan penyidik KPK membawa anggota Brimob saat melakukan penggeledahan. (baca: Fahri Minta Ruang Anggota PKS Dikunci, Penyidik KPK Sempat Tak Bisa Masuk)

Dia hanya menyinggung soal kesepakatan DPR periode lalu dengan Sutarman yang saat itu menjabat sebagai Kapolri.

Menurut dia, Sutarman sudah sepakat tak boleh ada aparat kepolisian bersenjata yang masuk ke Gedung DPR. (Baca: Ini Kronologi Tangkap Tangan Kasus Suap yang Libatkan Politisi PDI-P)

Namun, Christian menolak permintaan Fahri. Dia mengatakan, sudah mendapat izin dari Sekretaris Jenderal DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melakukan penggeledahan.

"Saya tidak mau keluar. Saya sudah mendapat izin dari DPR. Ini tugas negara," kata Christian juga dengan nada tinggi.

Akhirnya, Fahri yang ditemani anggota Komisi III DPR Nasir Djamil itu menyerah dan meninggalkan ruang fraksi PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com