Fahri Minta Ruang Anggota PKS Dikunci, Penyidik KPK Sempat Tak Bisa Masuk

Kompas.com - 15/01/2016, 14:59 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adu mulut dengan penyidik KPK yang akan
menggeledah Gedung DPR, Jumat (15/1/2016)
IhsanuddinWakil Ketua DPR Fahri Hamzah adu mulut dengan penyidik KPK yang akan menggeledah Gedung DPR, Jumat (15/1/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa masuk untuk melakukan penggeledahan di ruangan anggota Komisi V DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yudi Widiana.

Sejumlah penyidik KPK mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/1/2016), untuk melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap yang menjerat anggota Komisi V asal Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti. 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menginstruksikan staf Fraksi PKS agar tidak memberikan kunci ruangan tersebut kepada penyidik KPK.

"Pak Fahri minta ruangan tetap dikunci. (Penggeledahan) ini kan enggak ada izinnya" kata salah satu staf Fraksi PKS kepada Kompas.com, Jumat.

Fahri sebelumnya sempat berdebat cukup keras dengan penyidik KPK bernama HN Christian mengenai penggeledahan ini.

Fahri mempermasalahkan KPK yang turut membawa petugas brimob bersenjata laras panjang. Namun, penyidik KPK bersikeras, tak ada prosedur yang dilanggar dan tetap akan melakukan penggeledahan.

Fahri dan Nasir Djamil akhirnya menyerah dan meninggalkan lantai 3 Gedung Nusantara II, tempat penggeledahan dilakukan.

Namun, setelah itu, perdebatan kembali terjadi antara penyidik dan staf Fraksi PKS karena penyidik tak diberi kunci.

"Kami minta kuncinya dibawa ke sini. Kalau tidak, kami akan buka paksa," ujar Christian kepada salah satu staf Fraksi PKS.

Setelah berdebat selama beberapa menit, akhirnya staf Fraksi PKS pun memutuskan untuk memberikan kunci ruang Yudi.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK sempat tertahan selama sekitar 20 menit akibat protes yang dilakukan Fahri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.