Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangga Akan Pilkada Serentak, Wapres Inginkan Perbaikan

Kompas.com - 12/01/2016, 18:09 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa bangga karena pemilihan kepala daerah serentak yang digelar kali pertama pada 2015 berlangsung aman. Meski demikian, Kalla meminta adanya perbaikan pada Pilkada 2017.

Hal itu disampaikan oleh Kalla setelah menerima hasil evaluasi pemilihan kepala daerah serentak 2015 dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Hasil evaluasi itu langsung diserahkan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad.

"Otomatis ini akan mendapat perbaikan-perbaikan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Menurut Wapres, masih ada beberapa masalah dalam penyelenggaraan pilkada tahun lalu. Salah satunya adalah penundaan pemungutan suara di lima daerah karena berbagai hal.

"Kenyataannya kan baik. Ada satu dua daerah itu, ya itu diselesaikan oleh pihak keamanan. Namun, dari sisi penyelenggaraan, saya kira kita berbangga bahwa negara yang begitu banyak pilkadanya dapat (melangsungkan hal itu dengan) aman," kata Kalla.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa KPU melaporkan perkembangan terakhir penyelenggaraan pilkada yang sekarang prosesnya ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Saat ini, ada 147 gugatan calon kepala daerah yang tidak mendapatkan perolehan suara tertinggi dalam pilkada.

Selain menyampaikan laporan itu, Husni juga melaporkan bahwa masih ada lima daerah yang urung menggelar pilkada serentak. Kelima daerah tersebut adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Pematangsiantar (Sumatera Utara), Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara), Kota Manado (Sulawesi Utara), dan Kabupaten Fak-fak (Papua Barat).

Ketua Bawaslu Muhammad menyebutkan, Bawaslu hanya menyiapkan laporan terkait sengketa hasil pilkada ke MK.

"Bawaslu itu juga tidak otomatis setiap kasus diberi kesempatan bersaksi. Tergantung kebutuhannya MK," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com