Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Johan Budi Jadi Juru Bicara Presiden

Kompas.com - 12/01/2016, 15:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menunjuk Johan Budi SP menjadi juru bicara Presiden. Jokowi menilai, Johan berpengalaman dan mampu mengomunikasikan program Presiden dan pemerintah kepada rakyat.

Johan resmi menjadi juru bicara Presiden mulai Selasa (12/1/2016). (Baca: Jokowi Tunjuk Johan Budi Jadi Staf Khusus Presiden)

Selain mengomunikasikan program Presiden dan pemerintah, Johan juga bertanggung jawab menjadi koordinator humas semua kementerian.

"Sudah saya sampaikan, beliau sangat berpengalaman, dan nantinya akan mengoordinasikan juga humas-humas yang ada di kementerian agar kita menjadi satu (suara)," kata Jokowi, Selasa sore.

Secara pribadi, Jokowi menilai mantan pimpinan sementara dan juru bicara KPK itu sebagai figur yang bersih. (Baca: Johan Budi, Gagal Saat Seleksi KPK Akhirnya Melenggang ke Istana)

"Saya senang semakin banyak orang baik di lingkungan Istana yang membantu saya," ungkapnya.

Johan sebelumnya mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK. Namun, dalam voting di Komisi III DPR, Johan kalah suara sehingga gagal menjadi pimpinan KPK.

Johan kemudian menyatakan keinginannya untuk mundur dari KPK. Johan menganggap 10 tahun kariernya di lembaga antikorupsi itu sudah cukup. (Baca: Johan Budi Berniat Mundur dari KPK)

Belakangan, mantan wartawan itu mengaku siap menjadi juru bicara Presiden jika diminta. (Baca: Johan Budi Siap Jadi Jubir Presiden jika Diminta)

"Saya tentu siap bantu Pak Presiden Jokowi kalau diminta jadi jubir," ujar Johan.

Kompas TV Tugas Johan Budi Sebagai Jubir Presiden
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com