Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS: Kami Berkomitmen di KMP

Kompas.com - 12/01/2016, 13:10 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden PKS Sohibul Iman mengutarakan bahwa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS yang diselenggarakan pada 12-13 Januari 2016 tidak dilakukan untuk mengubah arah politik PKS.

Sohibul menegaskan bahwa PKS berkomitmen tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).

"Kami sebagai partai dakwah, insya Allah kami akan selalu berpegang pada ketentuan. Kami berkomitmen di KMP," ujar Sohibul saat ditemui di sela Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1/2016).

Sohibul menjelaskan bahwa arah politik PKS ditentukan oleh majelis syuro. Sementara itu, Rakornas PKS yang digelar kali ini tidak membahas mengenai keputusan majelis syuro tersebut. (Baca: Fadli Zon: Pak Prabowo Tak Masalah Sendirian di KMP)

Sohibul menyatakan bahwa PKS tidak akan mempersoalkan jika pada akhirnya hanya tinggal Gerindra dan PKS yang berada di luar pemerintahan.

Sekecil apa pun kekuatan politik di luar pemerintahan, menurut Sohibul, hal itu dapat berperan besar bagi rakyat. (Baca: Fahri Hamzah Akui PKS Mulai Tak Sejalan dengan KMP)

"Insya Allah, pemerintah tetap membutuhkan sparring partner, seberapa besar seberapa kecil, itu bukan persoalan," kata Sohibul.

Partai Golkar di bawah Aburizal Bakrie mempertimbangkan bergabung dengan pemerintah setelah mendapatkan rekomendasi dari para pengurus DPD I. Rekomendasi ini akan dibawa dan diputuskan dalam rapimnas.

Adapun Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, juga sudah menyatakan keinginannya untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com