Jokowi: Hanya Presiden yang Berwenang Menilai Kinerja Menteri

Hal itu diungkapkan Jokowi menanggapi langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang menilai dan membuka rapor kementerian/lembaga kepada publik.

"Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip. Saya ulang, saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja," kata Jokowi di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Jokowi menolak menjawab ketika ditanya kemungkinan menegur Yuddy karena memublikasikan penilaian menteri.

Jokowi juga menolak menjawab ketika penilaian menteri versi Kemenpan-RB akan dijadikan bahan untuk melakukan perombakan kabinet.

"Reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jangan ikut-ikut dorong, dikte-dikte, desak-desak hak prerogatif presiden," kata Jokowi.

Dilansir dari situs menpan.go.id, laporan kinerja kementerian dan lembaga yang bertajuk "Rapor Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja K/L/Provinsi" mencantumkan 86 kementerian dan lembaga serta 34 pemerintah provinsi.

Dalam daftar itu, ada 22 lembaga dan kementerian yang mendapatkan nilai C, antara lain Kejaksaan Agung, Perpustakaan Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.