Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunker ke NTT, Jokowi Sisipkan Pesan Khusus untuk Berantas Kasus Perdagangan Manusia

Kompas.com - 31/12/2015, 11:30 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sunjaya mengaku menerima pesan khusus dari Presiden Joko Widodo agar menangani kasus human trafficking (perdagangan manusia) di NTT dengan cepat dan serius.

Hal tersebut disampaikan oleh Endang Sunjaya saat menggelar jumpa pers akhir tahun bersama puluhan wartawan di Restoran Suba Suka, Kamis (31/12/2015) pagi.

"Sebagai informasi, pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke NTT, beliau menitipkan pesan kepada saya saat berada di Bandara El Tari, Kupang, untuk menangani kasus trafficking secara serius yang terjadi di wilayah NTT, dan ini akan saya lakukan progres. Mungkin saya akan lakukan rapat bersama instansi terkait," kata Sunjaya.

Sunjaya mengatakan, Presiden kemungkinan mendapat informasi bahwa di Provinsi NTT terdapat banyak kasus trafficking sehingga langkah secara masif diperlukan untuk menyelesaikannya.

"Saya akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, rapat bersama instansi terkait seperti imigrasi dan pemerintah daerah karena kasus ini bukan tanggung jawab polisi semata. Saya akan mengumpulkan semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada dan inisiatornya dari Polda NTT karena saya mendapatkan perintah langsung dari Presiden," ujarnya.

Pencegahan juga akan dilakukan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan kepada para penyalur dan para calon tenaga kerja agar tidak terlibat dalam aksi perdagangan manusia. 

Pencegahan dilakukan dengan melibatkan Babinkamtibmas setiap wilayah untuk bisa mengingatkan warga yang hendak bekerja di luar negeri. 

"Yang juga akan saya lakukan adalah tindakan keras bagi mereka para stakeholder yang tidak melaksanakan fungsi dan kewajiban masing-masing dengan baik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com