ICMI Minta Pemerintah dan DPR Hentikan Kegaduhan di 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mencatat pemerintah dan DPR justru banyak mempertontonkan kegaduhan di internalnya masing-masing sepanjang tahun 2015.

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie mengatakan, ICMI berharap kegaduhan itu bisa dikurangi atau bahkan bisa dihentikan pada tahun 2016 mendatang.

"DPR harusnya melakukan check and balance, saling menopang dengan pemerintah. Tapi yang terjadi DPR gaduh sendiri dan pemerintah gaduh sendiri," kata Jimly dalam acara refleksi akhir tahun dan pengenalan pimpinan pusat ICMI di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Di DPR, menurut Jimly, banyak hal tidak pantas yang dipertontonkan di publik.

Sejumlah peristiwa itu seperti perseteruan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, hingga yang terakhir, kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang membuat Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR.

Di internal pemerintah, terjadi keributan antara Menteri kabinet kerja yang tak sinergi mengenai sejumlah kebijakan.

Menurut dia, kegaduhan ini sangat disayangkan. Pemerintah dan DPR harusnya bersinergi bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

"Seharusnya fungsinya saling menunjang secara eksternal. Harapan kita ke depan bisa terbentuk kepemimpinan yang solid baik di pemerintah maupun DPR," ucap Jimly.