Mendagri Sebut Pemprov Kaltara Lalai Antisipasi Konflik Pasca-pilkada

"Permasalahan mengapa kasus ini terjadi karena ada ketidaksiapan dari aparat terpadu. Padahal, dari hasil pemetaan sudah diprediksi bahwa tahap penghitungan ini rawan konflik," ujar Tjahjo melalui pesan singkat, Selasa (22/12/2015).

Selain itu, penjabat Gubernur serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga kurang peka terhadap situasi keamanan.

(Baca: Kantor Gubernur Kaltara dan Dua Mobil Dinas Terbakar dalam Ujuk Rasa Rekapitulasi Suara)

Pimpinan daerah, lanjut Tjahjo, seharusnya terus berkoordinasi, saling mengingatkan, dan mendorong aparat keamanan, termasuk pengerahan Satpol PP untuk terus bersiaga.

Menurut Tjahjo, luas wilayah tersebut sebenarnya tidak terlalu besar sehingga deteksi dini seharusnya bisa dilakukan untuk melakukan usaha pencegahan konflik.

Namun, disayangkan peran utama penjabat Gubernur yang seharusnya aktif berkoordinasi lengah karena pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya berjalan tenang dan lancar tanpa ada konflik.

Rencananya, tim gabungan antara Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta Ditjen Otonomi Daerah akan kembali sore ini setelah melakukan investigasi di Provinsi Kaltara.

(Baca: Polda Kaltim Periksa 24 Orang Terkait Pembakaran Kantor Gubernur Kaltara)

Berdasarkan laporan yang diterima, Mendagri akan melakukan evaluasi serta memberi teguran keras kepada pihak yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, aula kantor Gubernur Kalimantan Utara dibakar massa, Sabtu (19/12/2015). Pembakaran ini terjadi setelah adanya aksi unjuk rasa yang digelar pendukung pasangan Jusuf SK-Martin Billa yang menuntut pembatalan hasil Pilkada Kalimantan Utara.