Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Prioritaskan Keamanan Natal dan Tahun Baru di 13 Daerah

Kompas.com - 16/12/2015, 22:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia telah memetakan potensi gangguan keamanan jelang Hari Raya Natal dan pergantian tahun.

Terdapat 13 daerah yang menjadi prioritas pengamanan.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan, ketigabelas daerah itu adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Daerah-daerah tersebut dianggap rawan terjadi ganguan keamanan seperti radikalisme, intoleransi, dan terorisme.

"Di luar Polda itu adalah rawan prioritas kedua," kata Badrodin, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Badrodin mengungkapkan, kepolisian juga akan melanjutkan Operasi Mantap Praja yang berjalan sejak 7 Desember 2015 dan disambung Operasi Lilin sampai 2 Januari 2016.

Personel gabungan yang diterjunkan untuk mengamankan Hari Raya Natal dan pergantian tahun mencapai 150,554 personel.

Jumlah tersebut terdiri dari personel 80.203 personel Polri dan 7.351 personel TNI serta instansi lainnya.

Peningkatan keamanan akan dilakukan di tempat ibadah, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi atau tempat-tempat yang dimanfaatkan masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun.

Polri juga menyiapkan 1.557 pos pengaman yang disebar di seluruh daerah. Pengamanan akan dilakukan secara terbuka dan tertutup.

Badrodin menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengamanan akhir tahun.

"Secara keseluruhan persiapan sudah kita lakukan, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan aman tanpa ada gangguan yang berarti," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com