Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Putusan Kasus Novanto, Dua Anggota Baru MKD Belum "Direstui" Pimpinan DPR

Kompas.com - 16/12/2015, 19:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengganti anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjelang sidang putusan perkara pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

Namun, hingga sidang putusan diskors pada Senin (16/12/2015) petang, mereka belum mendapatan surat persetujuan dari pimpinan DPR.

"Kita masih menunggu surat dari pimpinan DPR," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di sela-sela sidang yang tengah diskors.

Nasdem mengganti Akbar Faizal dengan Victor Laiskodat. Akbar harus diganti karena dia dinonaktifkan sebagai anggota MKD oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

(Baca: Dinonaktifkan dari MKD, Akbar Faizal Duga Ada Skenario Amankan Novanto)

Penonaktifan itu terjadi karena Akbar dilaporkan oleh politisi Golkar Ridwan Bae ke MKD atas tuduhan membocorkan hasil rapat internal MKD.

Adapun PKB mengganti Acep Adang Ruhiyat dengan Maman Imanulhaq. Acep diganti karena berhalangan hadir dalam sidang putusan hari ini.

Victor dan Maman saat membacakan pandangannya dalam sidang hari ini menganggap Novanto telah melakukan pelanggaran kode etik kategori sedang dan harus dicopot dari pimpinan DPR.

Sikap serupa disampaikan oleh 7 anggota MKD lainnya.

(Baca: Rekapitulasi Sementara: 9 dari 17 Anggota MKD Minta Setya Novanto Dicopot dari Ketua DPR)

Adapun 6 anggota MKD menganggap Novanto melakukan pelanggaran berat dan meminta dibentuk panel terlebih dahulu.

Panel akan terdiri dari tiga unsur anggota MKD dan empat unsur tokoh masyarakat. Sementara dua anggota MKD lain belum menyatakan pandangannya karena rapat terlanjur diskors.

Junimart enggan berandai-andai apabila hingga sidang putusan selesai nanti keduanya masih belum mendapatkan surat persetujuan dari DPR.

"Nanti kita rapatkan," ucap Junimart.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com