Cegah Korupsi, KPK Akan Satukan Pencegahan dan Penindakan di Sejumlah Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan mengatakan, KPK akan mengambil strategi penindakan dan pencegahan yang terintegrasi.

Strategi tersebut diambil sebagai langkah agresif dalam pencegahan korupsi. Ini disebabkan ada fakta bahwa langkah penindakan yang dilakukan di Indonesia belum cukup efektif.

"Untuk daerah-daerah tertentu yang berulang, misal Sumut (Sumatera Utara), Riau, Banten. Kami pikir ada masalah sistemik di sana," ujar Pahala di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2015).

"Pencegahan harus datang cepat untuk menghindari kasus yang sama berulang," ucapnya.

Selain strategi penindakan dan pencegahan yang terintegrasi, Pahala menuturkan, pihaknya juga menyiapkan strategi khusus pencegahan.

KPK, menurut dia, secara tegas adalah pencegahan yang bersinergi dan bermitra dengan siapa saja.

Ia menambahkan, dalam program koordinasi dan supervisi pencegahan, KPK akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kepolisian, dan kejaksaan.

"Karena kami tidak mungkin melakukan upaya pencegahan sendiri," tuturnya.

Pahala menambahkan, pihaknya secara khusus menaruh perhatian kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena efektivitas lembaga-lembaganya dinilai masih jauh dari harapan.

Menurut dia, lembaga pusat akan sulit mengelola pengelolaan keuangan di daerah, kecuali APIP.

"KPK punya program bagaimana bekerja sama memfungsikan APIP lebih efektif," ujar Pahala.