KPU Akui Ada "Money Politic" dalam Pilkada, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui ada beberapa kasus money politic di beberapa daerah, seperti yang ditemukan Bawaslu. Namun, dia tidak yakin data terkait kejadian itu berjumlah banyak.

"Kalau memang benar ada data (money politic) itu, data itu seberapa banyak? Apakah data itu bisa menyimpulkan kejadian secara general di Indonesia? Ada money politic di beberapa tempat dilaporkan kepada kita, memang iya. Tapi, itu sangat kasuistis dan kecil skalanya," ujar Arief di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015) malam.

Dengan demikian, kata Arief, tidak bisa disimpulkan bahwa pilkada tahun ini memiliki tingkat politik uang yang tinggi. Temuan Bawaslu dinilai tidak bisa mewakili tingkat politik uang di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut Arief, KPU akan memeriksa lebih lanjut potensi temuan itu.

"Jadi nanti kita akan cek dulu. Kita punya 264 daerah yang melaksanakan pilkada, dengan sekian juta pemilih, dengan sekian banyak kecamatan, macam-macam. Terlalu besar Indonesia ini ya," ujar Arief.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah menuturkan, pihaknya menemukan praktik politik uang sedikitnya di 29 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak.

Menurut Nasrullah, pelanggaran tersebut mayoritas sudah diproses oleh Panitia Pengawas (Panwas). Namun, kemungkinan besar angkanya masih akan bertambah.