Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Kasus Asusila, Sidang Tertutup Setya Novanto Dianggap Janggal

Kompas.com - 08/12/2015, 18:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, menilai, pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak konsisten dalam menggelar persidangan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto.

Hal itu menyusul proses pemeriksaan Setya yang berlangsung tertutup, Senin (7/12/2015).

Pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu berbeda dari dua pemeriksaan sebelumnya, yaitu terhadap Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Menteri ESDM Sudirman Said.

Kedua orang itu menjalani pemeriksaan secara terbuka. (Baca: Patahkan Argumentasi Setya Novanto soal Rekaman Ilegal, Ini Penjelasan Jaksa Agung)

"Itu menurut saya tidak konsisten. Sebelumnya sudah terbuka, lalu tertutup. Apakah itu (kasus Novanto) perbuatan memalukan?" kata Taufiq saat dihubungi, Selasa (8/12/2015).

Setya Novanto sebelumnya dilaporkan Sudirman ke MKD atas kasus dugaan pelanggaran kode etik. Ia diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, serta menjanjikan bantuan dalam proses renegosiasi kontrak Freeport.

Janji itu disampaikan Setya saat berbicara dengan Maroef dan seorang pengusaha, Riza Chalid, pada 8 Juni 2015 lalu. (Baca: Setelah Periksa Novanto, Ada Anggota MKD yang Minta Pengusutan Distop)

Menurut Taufiq, tidak seharusnya proses persidangan terhadap Serya itu berlangsung tertutup, sekalipun sudah ada kesepakatan dalam rapat pleno MKD yang menyatakan bahwa sidang dapat dilakukan, baik tertutup maupun terbuka.

"Kalau itu sebuah hal yang memalukan, pemerkosaan, zina, (wajar) ditutup. Kalau tidak memalukan?" kata dia. (Baca: Setya Novanto Banyak Jawab "Tidak Tahu, Lupa" Saat Ditanya di MKD)

Taufiq menambahkan, sulit menaruh harapan bahwa MKD akan memberikan putusan yang bijak dalam kasus ini. Hal tersebut terlebih lagi setelah adanya perbedaan sikap di antara anggota MKD dalam memutuskan pemeriksaan Novanto berlangsung tertutup atau terbuka.

Untuk itu, ia berharap agar Presiden Joko Widodo dapat membawa kasus pencatutan namanya ke aparat penegak hukum.

Sebab, ia melihat ada unsur pidana dalam rekaman percakapan itu. (Baca: Sidang Tertutup yang Ditutup-tutupi...)

"Jadi, segala sesuatu, telah terbukti dia. Menurut saya, itu menghina Presiden dengan mengatakan Presiden kepala batu, koppig, kemudian mengatakan hal lain, dan dia duduk di situ dengan membawa seorang Reza dan ingin dapat saham. Itu persekongkolan jahat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com