Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Tertutup yang Ditutup-tutupi...

Kompas.com - 08/12/2015, 07:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Situasi berbeda terjadi pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (7/12/2015), yang mengagendakan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto.

Setya diperiksa sebagai terlapor atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Ia dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Pemeriksaan Setya Novanto tidak hanya berjalan secara tertutup, tetapi juga ditutup-tutupi.

Kejanggalan pada pemeriksaan kemarin mulai terlihat saat Novanto meminta waktu sidang ditunda dari pukul 09.00 WIB ke pukul 13.00 WIB.

Melalui suratnya kepada MKD, Novanto mengaku ada agenda lain, tetapi tak menjelaskan hal tersebut secara rinci.

Kendati demikian, MKD menyetujui penundaan itu dengan alasan bahwa surat Novanto sudah masuk sebelum jadwal sidang dimulai.

Menjelang pukul 13.00 WIB, sekitar 50 petugas pengamanan dalam (pamdal) DPR ditugaskan membuat barikade dari depan pintu masuk Ruang Sidang MKD hingga menuju eskalator di depan Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen.

Barikade tersebut seolah mengisyaratkan bahwa Novanto akan masuk melalui pintu depan Gedung Nusantara II.

Akan tetapi, dia justru datang dari lorong samping yang terhubung dengan Gedung Nusantara I, juga dikawal ketat oleh sejumlah anggota pamdal.

Berhasil mengecoh wartawan, Novanto langsung masuk ke Ruang Sidang MKD.

Pintu langsung ditutup dan kembali dijaga ketat oleh pamdal. Tak ada yang mengetahui situasi di dalam karena kru TV Parlemen juga dilarang masuk ruang sidang.

Padahal, dalam dua sidang sebelumnya, kru TV Parlemen-lah yang diizinkan untuk meliput sidang. Siarannya kemudian di-relay stasiun-stasiun TV swasta.

Begitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin masuk ke Ruang Sidang, suasana di dalam langsung tersiarkan.

Setelah itu, pimpinan sidang baru bertanya kepada saksi apakah bersedia jika pemeriksaan dilakukan secara terbuka.

"Kami juga bingung ini. Tadi karena rapat pleno internal, kamera kami matikan dan kru disuruh keluar. Sekarang tidak boleh masuk lagi," kata salah satu kru TV Parlemen.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com