Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Tertutup yang Ditutup-tutupi...

Kompas.com - 08/12/2015, 07:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Situasi berbeda terjadi pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (7/12/2015), yang mengagendakan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto.

Setya diperiksa sebagai terlapor atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Ia dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Pemeriksaan Setya Novanto tidak hanya berjalan secara tertutup, tetapi juga ditutup-tutupi.

Kejanggalan pada pemeriksaan kemarin mulai terlihat saat Novanto meminta waktu sidang ditunda dari pukul 09.00 WIB ke pukul 13.00 WIB.

Melalui suratnya kepada MKD, Novanto mengaku ada agenda lain, tetapi tak menjelaskan hal tersebut secara rinci.

Kendati demikian, MKD menyetujui penundaan itu dengan alasan bahwa surat Novanto sudah masuk sebelum jadwal sidang dimulai.

Menjelang pukul 13.00 WIB, sekitar 50 petugas pengamanan dalam (pamdal) DPR ditugaskan membuat barikade dari depan pintu masuk Ruang Sidang MKD hingga menuju eskalator di depan Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen.

Barikade tersebut seolah mengisyaratkan bahwa Novanto akan masuk melalui pintu depan Gedung Nusantara II.

Akan tetapi, dia justru datang dari lorong samping yang terhubung dengan Gedung Nusantara I, juga dikawal ketat oleh sejumlah anggota pamdal.

Berhasil mengecoh wartawan, Novanto langsung masuk ke Ruang Sidang MKD.

Pintu langsung ditutup dan kembali dijaga ketat oleh pamdal. Tak ada yang mengetahui situasi di dalam karena kru TV Parlemen juga dilarang masuk ruang sidang.

Padahal, dalam dua sidang sebelumnya, kru TV Parlemen-lah yang diizinkan untuk meliput sidang. Siarannya kemudian di-relay stasiun-stasiun TV swasta.

Begitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin masuk ke Ruang Sidang, suasana di dalam langsung tersiarkan.

Setelah itu, pimpinan sidang baru bertanya kepada saksi apakah bersedia jika pemeriksaan dilakukan secara terbuka.

"Kami juga bingung ini. Tadi karena rapat pleno internal, kamera kami matikan dan kru disuruh keluar. Sekarang tidak boleh masuk lagi," kata salah satu kru TV Parlemen.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com