Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Tak Hadir di Konferensi Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 03/12/2015, 10:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2015 di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (3/12/2015).

Namun, Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut justru tidak hadir.

Pantauan di lokasi, sejumlah pimpinan lembaga negara tampak hadir pada acara yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.

Mereka diantaranya Ketua KPK Taufiequrahman Ruki, Ketua Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, dan Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman.

Sejumlah menteri di jajaran Kabinet Kerja juga terlihat hadir, diantaranya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakhiri, dan Menteri Keuangan Darmin Nasution.

Selain itu, Ketua Pansel Capim KPK Destri Damayanti dan mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan juga hadir.

Ketidakhadiran Novanto pun bahkan sempat disinggung oleh Kalla. (baca: Sikapi Isi Rekaman, JK Sebut Tragis, Congkak, dan Ada Upaya Rugikan Negara)

Sebab, kegiatan KNPK ini hanya berselang kurang dari 12 jam sejak rekaman percakapan orang yang diduga Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin diperdengarkan saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu (2/12/2015) malam.

"Kalau kita lihat tragisme semalam, dengan congkaknya katakan semua dapat dikuasai, saya bilang ketua MPR nanti yang selalu hadir tinggal MPR dan DPD, yang satu sudah hilang," kata Kalla saat membuka KNPK 2015.

Ketua KPK Taufiequrahman Ruki mengatakan, kegiatan KNPK merupakan kegiatan tahunan yang telah dilangsungkan selama sepuluh tahun terakhir. (baca: Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto)

Kegiatan ini sengaja diselenggarakan di Kompleks Parlemen karena upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan kementerian dan lembaga tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada KPK.

"Melainkan pertanggungjawabannya kepada rakyat. Karena itu alasannya dilakasanakan di Gedung MPR/DPR ini yang merupakan rumah rakyat," kata Ruki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com