Sikapi Isi Rekaman, JK Sebut Tragis, Congkak, dan Ada Upaya Rugikan Negara

Kompas.com - 03/12/2015, 10:12 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). DANY PERMANAKetua DPR RI Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla terkejut mendengar rekaman percakapan  antara orang yang diduga Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsoeddin.

Rekaman percakapan itu diputar di dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu (2/12/2015) malam. Rekaman tersebut sebelumnya diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said ketika melaporkan Novanto ke MKD atas kasus dugaan pelanggaran kode etik.

"Kita semalam dipertontonkan di Kompleks DPR suatu upaya sekelompok orang, pejabat, pengusaha untuk mencoba merugikan negara sangat besar," kata Kalla saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2015 di Kompleks Parlemen, Kamis (3/12/2015).

"Kalau kita lihat tragisme semalam, dengan congkaknya katakan semua dapat dikuasai, saya bilang ketua MPR nanti yang selalu hadir tinggal MPR dan DPD, yang satu sudah hilang," lanjut Kalla.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi ini, memang hanya Setya Novanto dan pimpinan DPR lain yang tidak tampak dalam kegiatan KNPK 2015.

Sementara, sejumlah pimpinan lembaga seperti Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua MPR Zulkifli Hasan terlihat hadir. (baca: Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto)

JK mengatakan, terungkapnya percakapan tersebut seperti fenomena gunung es dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ia menilai, jika peristiwa semalam merupakan puncak, maka sebenarnya masih banyak kegiatan korupsi lain yang melibatkan pejabat negara, tetapi belum diketahui.

"Tragis juga bangsa ini. Malam kita terbuka dengarkan upaya korupsi, pagi ini kita coba bicara bagaimana menghentikan," kata dia.

Kalla menambahkan, pemberantasan korupsi memang harus dilakukan secara serius. Namun sebenarnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang dipenjara dengan tuduhan itu. Melainkan bagaimana upaya untuk mencegah agar hal itu terjadi seminimal mungkin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Nasional
Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Nasional
UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

Nasional
KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

Nasional
UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

Nasional
'Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?'

"Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?"

Nasional
Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Nasional
Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

Nasional
UPDATE 27 Januari: Sebaran 8.077 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 27 Januari: Sebaran 8.077 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 27 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

UPDATE 27 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

Nasional
KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.