Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Setya Novanto, Jusuf Kalla Ingatkan Golkar soal Kejujuran

Kompas.com - 27/11/2015, 05:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Partai Golkar menindak tegas siapapun kadernya yang berlaku tidak jujur.

Pesan Kalla itu disampaikan di depan para petinggi partai berlambang pohon beringin itu, termasuk sosok yang belakangan mewarnai media massa soal dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Mari kita semua, eksekutif, legislatif dan yudikatif, harus mengedepankan kejujuran," ujar Kalla saat sambutan HUT ke 51 Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (26/11/2015).

"Tanpa itu kita tidak bisa jadi teladan. Akan jadi bumerang ke kita nanti. Karena itu Golkar harus tindak tegas apabila ada ketidakjujuran. Di mana saja," lanjut Kalla.

Pantauan Kompas.com, Kalla memberikan penekanan pada saat berbicara soal itu. Para petinggi Partai Gokar, termasuk Setya Novanto dan petinggi partai politik lainnya serta para undangan diam saja mendengar pernyataan Kalla tersebut.

Kalla mengatakan, kepercayaan rakyat adalah modal sebuah partai politik. Sebabnya, Kalla melihat ada pergeseran prinsip soal apa yang disebut modal partai politik.

"Suara Golkar memang diukur dengan kursi. Tapi banyak mata melihat ke kita setiap hari. Bisa berakhir dengan air mata kita kalau tidak menjunjung kejujuran. Maka marilah kita mendahulukan kejujuran," ujar Kalla.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menyebut nama Setya Novanto sebagai pihak yang dilaporkan ke MKD. Sudirman mengatakan, politisi dan pengusaha itu minta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com