Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lambat Proses Kasus Setya Novanto, MKD Lukai Nurani Rakyat

Kompas.com - 24/11/2015, 15:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rohaniwan Benny Susetyo menilai, sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang seolah menghambat proses pemeriksaan kasus Freeport sangat mengecewakan. Bahkan, MKD sudah membuat nurani publik terluka.

Ia menuturkan, ketika MKD mempersoalkan dan mempertanyakan pelapor, berarti mereka tidak memiliki etika kepantasan publik.

"MKD tidak mampu membaca realitas publik yang sudah terluka. Harusnya tanpa laporan MKD sudah bertindak karena ini menyangkut pelanggaran etis," tutur Romo Benny dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).

Benny menyindir jika MKD tidak juga memproses kasus dugaan pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, lebih baik mahkamah etik itu berhenti dan "dimuseumkan".

Hal tersebut karena MKD dianggap tak lagi berintegritas dan kredibel serta sudah merusak kepercayaan publik. 

Ia juga menyinggung petisi online yang telah ditandatangani oleh ribuan orang untuk mencopot Ketua DPR RI Setya Novanto.

Menurut Benny, petisi tersebut menunjukkan kemarahan publik dan menyatakan bahwa publik sudah kehilangan simpati terhadap DPR.

"Kalau MKD tidak memproses, sejarah akan mengenang hancurnya parlemen. Hancurnya parlemen berarti parlemen sudah tidak lagi punya integritas dan kredibilitas," kata Benny.

"Publik seolah mengatakan, 'Saya memberikan kesempatan kepada Anda (DPR), kalau Anda tidak melakukan yang terbaik, maka Anda lebih baik masuk keranjang sampah,'" kata dia. 

Dia mengungkapkan, MKD harus melihat keadaan ini secara serius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com