Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Tak Butuh Perantara Bicara dengan Freeport, Ini Kata Setya Novanto

Kompas.com - 20/11/2015, 08:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo disebut-sebut marah karena namanya dicatut terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan perantara untuk berbicara dengan petinggi PT Freeport.

Apa kata Ketua DPR Setya Novanto yang dituduh sebagai pencatut nama Jokowi?

"Tidak ada perantara-perantara. Saya tidak memerantarakan karena itu kan bagian dari eksekutif, pemerintah," kata Novanto, saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015) malam.

Setya Novanto menilai, Presiden menerima informasi yang tidak utuh mengenai masalah ini. Politisi Partai Golkar ini beralasan, dia bersama pengusaha minyak Riza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin karena yang bersangkutan lebih dulu datang ke DPR meminta tolong untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport hingga 2041.

Sebagai imbalannya, PT Freeport akan membangun smelter di Gresik. Namun, jika tidak diperpanjang, Maroef mengancam akan ada arbitrase internasional terhadap Indonesia.

"Jadi kalau saya (ketemu Maroef) bukan dalam rangka apa-apa ya. Itu karena mereka waktu datang (ke DPR) minta tolong (kontrak) ini diperpanjang," kata dia.

Setelah permintaan perpanjangan kontrak dari Maroef itu, Novanto bertanya kepada Presiden. Menurut Presiden, kata dia, perpanjangan kontrak PT Freeport baru bisa dibicarakan pada 2019, sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, perpanjangan kontrak juga harus menguntungkan masyarakat Indonesia, khususnya Papua.

Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Maroef, Novanto mengaku hanya menyampaikan hal yang sebelumnya disampaikan Presiden.

"Saya justru menghargai apa yang disampaikan Presiden, dan itu betul," ujar Novanto.

Dugaan Novanto mencatut nama Presiden dan Wapres ini sudah dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (16/11/2015) lalu.

Sudirman menyebut Setya Novanto bersama pengusaha minyak Reza Chalid menemui Maroef sebanyak tiga kali. Pada pertemuan ketiga, 8 Juni 2015, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga meminta agar diberi saham untuk suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut. Sudirman turut menyampaikan bukti berupa rekaman dan transkrip pembicaraan pertemuan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com