Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desmond: Kalau Pemeriksaan Setya Novanto Diam-diam, Lebih Baik MKD Bubar Saja

Kompas.com - 18/11/2015, 17:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diharapkan segera membongkar kesimpangsiuran dugaan keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dalam pencatutan nama Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai, MKD lebih baik dibubarkan saja jika tidak mampu membuka kasus itu menjadi terang benderang.

Desmond mengungkapkan, kinerja MKD dalam kasus ini sangat memengaruhi citra DPR ke depannya.

"Kalau ini tidak terbongkar dan tidak memuaskan masyarakat, citra DPR akan buruk. Sudah buruk tambah buruk," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2015).

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan agar MKD tidak "masuk angin" seperti yang terjadi saat menelusuri kasus kehadiran Novanto di kampanye calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, beberapa waktu lalu.

"Kalau diam-diam seperti Trump, lebih baik MKD bubar saja," ujar dia.

Setya Novanto saat ini tak hanya dituduh mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

Sebuah surat yang mencantumkan nama Novanto, selaku Ketua DPR, lengkap dengan kop lembaga itu diterima oleh Pertamina pada 19 Oktober.

Yang menjadi masalah, surat itu menagih uang kepada Pertamina untuk membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada PT Orbit Terminal Merak (OTM).

Keabsahan surat ini masih jadi perdebatan. Sekretariat Jenderal DPR menyebut surat itu palsu karena tidak sesuai dengan format resmi surat DPR.

"Novanto ini, dirinya tidak bisa melepaskan dari dia Ketua DPR. Kalau betul apa yang terjadi hari ini, harusnya dia mengundurkan diri jadi Ketua DPR," kritik Desmond.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com