Fadli Zon: Tak Pernah Ada Lobi Alutsista Jepang, "Ngawur" Itu!

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto tak pernah melobi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengenai pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Fadli yang juga ikut dalam pertemuan dengan Shinzo Abe di kantor PM Jepang, Kamis (12/11/2015) itu, mengatakan bahwa pembicaraan mengenai alutsista hanya bersifat normatif.

"Tidak pernah ada lobi alutsista pesawat. Ngawur saja itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Menurut dia, semua yang dibicarakan dengan Shinzo Abe adalah kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

Kesepakatan itu diteken saat Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berkunjung ke Jepang pada Maret lalu.

"Semua dilakukan pemerintah. Kalau ada rencana kerja sama dengan Jepang kita dukung. Semua pemerintah," ucap Fadli.

Fadli mengatakan, DPR mendukung rencana pemerintah untuk membeli alutsista Jepang. Alasannya, kualitasnya baik dan sudah teruji.

Namun, DPR tak akan ikut campur soal teknis pembeliannya. (Baca: Ketua DPR Bertemu PM Jepang Bahas Pembelian Amfibi, Ini Kata Menhan)

"Pemerintah punya wacana beli amfibi, silakan pemerintah yang assessment, memang kita membutuhkan," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Hal serupa sebelumnya disampaikan Setya Novanto seusai bertemu PM Jepang. Menurut Novanto, pembahasan tersebut bukanlah membuat suatu kesepakatan baru. (Baca: Bahas Pembelian Pesawat Amfibi dengan Jepang, Ketua DPR Pastikan MoU Berjalan)

Pihaknya, kata Novanto, hanya menindaklanjuti nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang.

"Dalam pertemuan itu, kami ingin menekankan lagi agar MoU dalam bidang pertahanan itu berjalan," kata Novanto kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2015).

Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai aneh jika ada anggota DPR terlibat dalam pembelian alutsista. (Baca: Langkah Setya Novanto Lobi Jepang soal Alutsista Dianggap Aneh)

"Menjadi aneh bila ada anggota DPR terlibat dalam proses menegosiasi pembelian alutsista karena tidak sesuai tupoksinya dan tak memiliki kompetensi dalam urusan alutsista," kata Hasanuddin.