Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Mengaku Usul ke Jokowi agar KIH Jadi Partai-partai Pendukung Pemerintah

Kompas.com - 13/11/2015, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membenarkan dirinya mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengubah nama Koalisi Indonesia Hebat menjadi Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.

"Usulan tersebut saya sampaikan ketika Presiden Jokowi menghadiri pertemuan dengan pimpinan partai-partai pendukung Pemerintah," kata Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (13/11/2015), seperti dikutip Antara.

Hal itu disampaikan Zulkifli menjawab pertanyaan pers usai menerima kunjungan Duta Besar Republik Kuba untuk Indonesia, Nirsia Castro Guevara, di ruang kerjanya.

Menurut Zulkifli, pimpinan partai-partai pendukung pemerintah yang hadir saat itu adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.

"Saya bersyukur KIH (Koalisi Indonesia Hebat) membubarkan diri dan menjadi partai pendukung Pemerintah. Saya berhasil. Itu saya yang minta," kata Zulikifli.

Ketua MPR RI ini memuji keputusan Presiden Jokowi yang tidak lagi menggunakan nama KIH, tapi partai pendukung Pemerintah. (baca: Wapres Nyatakan KIH Tak Berganti Nama)

Menurut Zulkifli, di daerah sudah tidak ada lagi KMP dan KIH, karena partai-partai di daerah semuanya sudah membaur satu sama lain.

Zulkifli menjelaskan, usulan tersebut merupakan keputusan PAN yang menilai tidak perlu ada lagi koalisi karena sudah tidak relevan.

Terlebih lagi, kata dia, tantangan yang harus dihadapi Indonesia dari dunia internasional cukup berat, yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi, tolong jangan lagi ada koalisi-koalisi. Jangan lagi berkelompok. Saya usulkan bentuk saja partai pendukung Pemerintah serta partai tidak mendukung pemerintah," katanya.

Menurut Zulkifli, posisi partai pendukung pemerintah dan partai tidak mendukung pemerintah, lebih kepada menyatakan sikap terhadap kebijakan, bukan mementingkan kelompok tertentu, dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan.

Semua partai politik, kata dia, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama ingin menyejahterakan rakyat, cuma jalannya yang berbeda-beda.

Presiden dan pimpinan parpol pendukung pemerintah pada Kamis (12/11/2015) malam, melakukan pertemuan di Istana.

Hadir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, dan elite parpol lain.

Romahurmuziy mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas berbagai hal. Salah satunya disepakati koalisi diubah namanya menjadi partai-partai pendukung pemerintah. (baca: Pimpinan KIH Temui Jokowi di Istana, Bahas Konstelasi Politik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com