Kapolri Tidak Setuju Madura Jadi Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti tidak setuju bila Madura memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur atau mendirikan provinsi sendiri.

“Kalau alasannya menyejahterakan masyarakatnya, tidak harus membentuk provinsi sendiri atau daerah otonomi baru,” ujar Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Menurut jenderal berdarah Madura dari sang ibu tersebut, yang penting pemerintah daerah menjalankan program pemerintah dan memberdayakan masyarakatnya agar sejahtera. (Baca: Ini Syarat agar Madura Pisah dari Provinsi Jawa Timur)

“Karena membentuk provinsi baru belum tentu menyejahterakan masyarakat,” ujar Badrodin.

Sebelumnya, sekelompok tokoh masyarakat Madura yang mengatasnamakan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) mendeklarasikan berdirinya Provinsi Madura.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menunggu rekomendasi dari lintas pihak atas usulan pembentukan Provinsi Madura. (Baca: Mendagri Tunggu Rekomendasi soal Pembentukan Provinsi Madura)

"Kami menunggu dulu rekomendasi dari Gubernur Jatim, tim DPR RI, dan (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri," ujar Tjahjo di area Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015), seperti dikutip Antara.

Tjahjo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah mempersilakan pemekaran Provinsi Madura. Namun, harus dilihat apakah pemekaran itu mampu menyejahterakan rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan. (Baca: Madura Ingin Jadi Provinsi, Apa Kata Jokowi?)

"Saya juga telah menyampaikan sikap saya, (pemekaran) itu hak konstitusional daerah, silakan, sepanjang rambu-rambu dijalankan," ujar dia.