Dewie Yasin Limpo Sempat Singgung Kondisi Listrik di Deiyai Saat Rapat Komisi VII

Ternyata, proyek ini sempat dibicarakan dalam rapat kerja Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pada 8 April 2015 lalu.

Berdasarkan risalah rapat yang didapat Kompas.com, Dewie menyampaikan usulannya saat setiap anggota diberi kesempatan untuk bicara. Awalnya, Dewie menyampaikan keprihatinan atas kondisi listrik di dapilnya, Kalimantan Selatan. Padahal, Kalimantan Selatan, menurut dia, telah memberikan kontribusi banyak terhadap kepentingan bahan baku untuk listrik.

Tiba-tiba, Dewie mengalihkan pembicaraannya mengenai kondisi listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

"Deiyai itu Kantor Bupatinya tidak ada listrik Pak, sehingga kalau mau ngetik-ngetik komputer cari dulu rumah masyarakat yang punya diesel, genset sesudah itu balik lagi ke Kantor Bupati suruh tanda tangan Bupatinya. Luar biasa ini kalau Kantor Bupati saja tidak punya listrik," kata Dewie.

Dewie mengaku mengetahui mengenai kondisi ini dari sekelompok orang yang tinggal di sana. Dia tidak menjelaskan bagaimana proses pertukaran informasi ini bisa terjadi.

"Saya tidak kenal siapa mereka tapi saya pikir ini harus diperjuangkan, masih adakah negara kita yang seperti ini kantor pemerintahan yang tidak punya listrik," kata Dewie, yang merupakan politisi Hanura.

Dewie pun meminta Kementerian ESDM untuk fokus membenahi kondisi energi listrik yang ada di kawasan Indonesia timur. Dia menilai, sudah terjadi ketimpangan fasilitas listrik antara kawasan barat dan timur Indonesia.

"Kelihatan kalau malam Pulau Jawa mengkilap-kilap Pak, tapi lebih banyak gelapnya di Indonesia Timur. Jadi jangan heran kalau kerawanan terkait dengan keamanan itu banyak terjadi di sana, gampang dimasuki paham-paham ataukah aliran-aliran sesat," kata dia.

Hingga akhir, Dewie tidak menyinggung secara spesifik mengenai mengenai proyek mikro hidro di Deiyai, Papua, yang kini menjeratnya. Namun, pendapat Dewie ini kemudian disambut baik oleh Anggota Komisi VII lainnya, Jamaluddin Jafar.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional itu memberikan ide agar Danau Paniayi yang ada di Papua dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik mikro hidro.

"Danau Paniayi itu memungkinkan itu bisa mensupply Timika, Deiyai, Dogiayi, Paniayi, Nabire, apalagi itu, ada 6 kabupaten bisa dimungkinkan untuk di supply kalau itu Danau Paniayi itu dibangun," kata Jamal, yang berasal dari Dapil Papua.

Selain itu, Jamal juga menyampaikan bahwa di Papua banyak sungai-sungai kecil yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan teknologi mikro hidro. Dia meyakini, tenaga listrik dari mikro hidro bisa lebih hemat anggaran dibandingkan jika PLN setempat memanfaatkan energi diesel.

"Ini peluang harus kita manfaatkan dan kita dukung melalui anggaran," katanya.

Pada Kamis kemarin, Jamaluddin bersama stafnya sudah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Usai diperiksa, dia mengakui memang mengusulkan pembangunan pembangkit listrik tenaga air mikro hidro di Papua.

Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi yang memimpin rapat saat itu, juga sudah diperiksa KPK sehari sebelumnya. Mulyadi mengaku hanya diperiksa terkait mekanisme memimpin rapat di Komisi VII DPR.

KPK menduga ada keterlibatan rekan Dewie di Komisi VII DPR dan pejabat Kementerian ESDM yang ikut mengurus pembahasan anggaran proyek pembangkit listrik mikrohidro di Kabupaten Deiyai ini.

"Pengembangan ini terarah pada dugaan keterlibatan pihak lain dan kemungkinan saksi-saksi terkait di badan legislatif (DPR) ataupun Kementerian ESDM," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Aji, Rabu lalu.