Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komunitas Adat Terpencil Dikhawatirkan Jadi Korban Percepatan Akulturasi

Kompas.com - 04/11/2015, 14:26 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Budhi Santoso mengkhawatirkan masayarakat di komunitas adat terpencil menjadi korban atas proses akulturasi yang dipercepat.

Menurut dia, dibutuhkan perhatian pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat rimba.

"Komunitas adat terpencil membutuhkan perhatian khusus. Banyak yang berkaitan dengan proses akulturasi yang dipercepat karena adanya perubahan-perubahan," ujar Budhi saat memberikan sambutan dalam pertemuan Menteri Sosial dengan Forum Pemberdayaan KAT di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2015).

Beberapa faktor diakibatkan oleh pesatnya kemajuan teknologi, dan perubahan iklim. Akibat pemanasan global, kondisi alam yang berubah-ubah dapat menyulitkan masyarakat rimba.

Hal lainnya yang mempercepat proses akulturasi adalah pengaruh perkembangan jumlah penduduk. Selain itu, perkembangan pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan perkebunan juga mempersempit kawasan hutan yang selama ini dijadikan tempat bertahan hidup.

Menurut Budhi, dalam sejarah, akulturasi pernah menimbulkan perlawanan-perlawanan, baik secara pasif dan aktif.

Secara pasif dapat dilihat pengasingan diri komunitas adat dari kehidupan masyarakat umum, seperti masyarakat Badui.

Namun, ada juga yang melakukan perlawanan dengan gerakan keagamaan.

"Orang yang berpendidikan tidak terlalu sulit menghadapi ini, tapi bagaimana masyarakat yang tidak terlalu memahami teknologi modern. Kita sudah waktunya memperhatikan komunitas adat terpencil. Itu benih yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita," kata Budhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com