Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Suasana Pesta Pilkada Serentak Jangan Sampai Hilang

Kompas.com - 03/11/2015, 13:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak harus semarak, tapi terkendali.

Hal itu dikatakan Jimly seusai menghadiri pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan penyelenggara pemilu di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

"Mengenai kesemarakkan, kita senang tidak terlalu hiruk pikuk. Pilkada dan pemilu sebagai pesta demokrasi harus dikontrol, tapi di lain segi suasana pestanya jangan sampai hilang," kata Jimly.

Jimly mengungkapkan, penyelenggara pemilu sudah menyiapkan pelaksanaan pilkada serentak dengan sangat baik.

Bahkan kepada Presiden Jokowi, KPU melaporkan bahwa seluruh tahapan pilkada berjalan sesuai jadwal. (baca: Ketua KPU: Jokowi Puas atas Persiapan Pilkada Serentak)

Ia memahami jika banyak kekhawatiran karena pilkada serantak baru pertama kali dilangsungkan di Indonesia.

Namun, Jimly yakin pelaksanannya akan berjalan lancar. Sebagai penguat argumentasinya, Jimly menggunakan data jumlah pengaduan ketidakpuasan terhadap penyelanggara pemilu yang diterima DKPP.

Pada 2014, jumlah pengaduan mencapai 879 kasus dan 333 aduan dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan. (baca: Tantowi: Ahok Bukan Lawan Mudah, tetapi Bukan Tak Bisa Dikalahkan)

Sedangkan pada 2015, sampai bulan November hanya terdapat 289 aduan ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu.

Dari jumlah tersebut, aduan yang dianggap memenuhi syarat dan bisa disidangkan hanya 75 perkara.

"Kalaupun kita khawatir penyelenggaraan pilkada serentak, tapi dengan data ini sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com