Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian dan Lembaga Terkait Akan Gelar Seminar soal Hukuman Kebiri bagi Paedofil

Kompas.com - 02/11/2015, 15:11 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa kementerian dan lembaga yang terkait dengan isu perlindungan terhadap anak akan menggelar seminar khusus untuk membahas penetapan hukuman kebiri bagi paedofil. Berbagai hasil kajian dari seminar tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebelum menerbitkan undang-undang.

"Beberapa minggu terakhir banyak masukan dari para pakar mengenai pro dan kontra hukuman kebiri. Saya menilai perlu ada kajian lebih dulu soal ini," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise di Kantor Kementerian PP dan PA, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2015).

Seminar pertama akan digelar pada Kamis (5/11/2015) mendatang oleh Fakultas Kriminologi UI dan menghadirkan Komisi Nasional Perempuan serta perwakilan kementerian terkait.

Sementara itu, seminar kedua yang digelar Kementerian PP dan PA akan dilaksanakan pada Selasa (10/11/2015) di Kantor Kementerian PP dan PA, yang akan dihadiri Jaksa Agung, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, perwakilan Unicef, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perlindungan Anak, serta berbagai pemerhati perempuan dan anak.

Menurut Yohana, hasil seminar akan menjadi referensi kuat untuk menjabarkan isi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang dibuat pemerintah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

"Ada beberapa masukan, misalnya kenapa kita tidak memberikan kebiri terhadap pelaku yang sudah ditangkap lalu melakukan lagi saja karena kebanyakan setelah dihukum (penjara) mereka bisa berubah," kata Yohana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com