Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Bersedia Rekonstruksi Ulang Pertemuan di DPP Nasdem

Kompas.com - 24/10/2015, 00:30 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menawarkan diri untuk diperiksa lebih jauh oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi jika masih dibutuhkan.

Bahkan, Paloh bersedia jika diajak melakukan rekonstruksi pertemuan antara dia, Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, pengacara Otto Cornelis Kaligis, dan Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi di Kantor DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta.

"Saya telah tawarkan rekonstruksi ulang, kalau perlu live di stasiun TV, apa sih isinya pertemuan itu, siapa yang duduk, apa bicara, karena ini semua penting. Tapi itu terserah kepada penyidik," ujar Paloh di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2015) malam.

Paloh baru saja selesai diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Ia mengatakan, penyidik mencecarnya soal pertemuan di kantor Nasdem itu.

"Ini digali sedemikian rupa dengan sedetil-detilnya dan dijawab juga dengan apa yang saya pahami," kata Paloh.

Paloh memastikan akan kooperatif dengan penyidik. Menurut dia, transparansi dalam pemeriksaan sangat diperlukan.

"Mudah-mudahan semua masalah selesai. Sikap saya proaktif malam ini supaya cepat selesai saja," kata dia.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi membenarkan adanya pertemuan di Kantor DPP Nasdem dengan Gatot Pujo Nugroho dan Surya Paloh. Ia menegaskan pertemuan itu untuk proses islah antara dirinya dengan Gatot, oleh Paloh.

"Memang ada pertemuan itu, tapi tidak ada membicarakan tentang kasus ya," ujar Erry.

Erry mengatakan, renggangnya hubungan dia dengan Gatot sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu, petinggi Nasdem pun berinisiatif mendamaikan mereka. Terlebih lagi Erry merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem di Sumut.

Bahkan, kata Erry, Paloh berpesan agar Gatot dan Erry tetap kompak membangun Sumut dengan baik. Ia menegaskan bahwa pertemuan yang diinisiasi mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem Otto Cornelis Kaligis itu murni untuk proses islah.

Sementara itu, KPK menduga pertemuan tersebut untuk "mengamankan" kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial yang ditangani kejaksaan.

Dalam kasus ini, Gatot dan istrinya, Evy Susanti diduga memberi uang Rp 200 juta kepada Patrice melalui Fransisca Insani Rahesti, staf magang di kantor OC Kaligis.

Pemberian tersebut dilakukan agar Patrice membantu "mengamankan" kasus bansos yang ditangani Kejaksaan Agung karena nama Gatot tercantum sebagai tersangka perkara tersebut.

Atas perbuatannya, Patrice dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com