Wapres: Pemilu di Indonesia Salah Satu yang Terbaik di Asia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim bahwa pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara demokratis di Asia. Selama 15 tahun terakhir, penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak memakan korban jiwa.

Kondisi ini berbeda dengan pemilu yang terjadi di negara lain seperti di Filipina.

"Pengalaman kita selama 10-15 tahun terakhir ini, pemilu di Indonesia ini salah satu yang terbaik di antara negara-negara yang memulai demokrasi yang baik di Asia ini," kata Kalla di Kantor Wakl Presiden Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Hal itu disampaikan Kalla saat memberikan pengarahan kepada satuan tugas pengawasan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah. (baca: Satgas Pengawasan Netralitas ASN dalam Pilkada Resmi Dibentuk)

Wapres lalu menceritakan pengalamannya ketika menjadi pengamat pemilu di Kamboja pada tiga tahun lalu. Ketika itu, ia bersama beberapa orang anggota DPR dari Pakistan.

Saat selesai melakukan pengamatan dan akan kembali ke Tanah Air, anggota DPR dari Pakistan mengaku bosan menyaksikan pemilu di Kamboja yang berlangsung aman dan transparan. (baca: Kepala Polri Jamin Netraliras Personelnya dalam Pilkada Serentak)

Sebab, menurut warga Pakistan itu, pemilu pada umumnya berlangsung ricuh bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.

"(Katanya) kalau tidak ada bom, tidak ada senjata, ya bukan pemilu namanya. Saya bilang, kalau kamu jadi saya, tidak ada bom juga di Indonesia kalau pemilu," kata Kalla.

"Artinya kita jauh lebih baik dibandingkan negara seperti Filipina, yang kalau tidak mati 200 di pemilunya tidak ada pemilu di Filipina. Di Malaysia sampai sekarang masih berlarut-larut nasib pemilunya. Di Thailand, merah-kuning masih berporos akibat pemilu," tambah Kalla.

Atas dasar itu, Wapres berterimakasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum serta aparat keamanan yang telah menjaga penyelenggaraan pemilu selama ini. (baca: Pilkada Diprediksi Rentan Diwarnai Pelanggaran Netralitas PNS)

Kalla juga meminta aparatur sipil negara untuk bersikap netral dalam menghadapi pilkada serentak yang dijadwalkan pada Desember 2015.

"Agar demokrasi ini kita capai, maka masalah-masalah yang bisa menimbulkan demokrasi yang kurang efektif harus kita atasi. Salah satunya adalah netralitas penyelenggara dan aparat karena itulah yang menentukan," tutur dia.