Dinilai Politis, Pansus Pelindo II Dikhawatirkan Senasib dengan Pansus Century

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Panitia Khusus Pelindo II yang saat ini dibentuk DPR sangat kental unsur politis. Dia khawatir, Pansus Pelindo II akan bernasib serupa dengan Pansus Century yang dibentuk DPR periode lalu.

"Nanti kayak (Pansus) Century ujung-ujungnya enggak jelas, enggak ada finalisasi," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Sejak awal, Siti mengaku tidak setuju dengan dibentuknya Pansus Pelindo II oleh DPR. Menurut dia, jika memang DPR melihat adanya persoalan hukum di Pelindo II, maka biarkan hal itu diselesaikan secara hukum oleh kepolisian. DPR cukup melakukan pengawasan, bukan malah masuk pada ranah hukum yang ujungnya rawan politisasi.

"Tidak ada kasus hukum yang bisa diselesaikan dengan politik," kata dia.

Siti menilai bahwa Pansus Pelindo II bukannya mengatasi masalah, tapi justru mengganggu kinerja pemerintah secara keseluruhan. Bahkan, konsentrasi DPR dalam melakukan tugas utamanya di bidang pengawasan, legislasi dan budgeting juga akan terganggu.

Pansus dibentuk untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di Pelindo II, mulai dari pengadaan mobile crane hingga perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan kepada perusahaan asing, PT Hucthison Port Holding.