Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Akui Produktivitas Pemerintahan Masih Perlu Diperbaiki

Kompas.com - 20/10/2015, 18:51 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa produktivitas pemerintah di bidang perekonomian masih perlu diperbaiki. Kalla menyadari bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak selamanya mampu memuaskan semua pihak.

"Parameternya kan ada, pertumbuhannya bagaimana, ya kita tahu bahwa bagaimana pertumbuhannya tidak sesuai apa yang kita rencanakan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Selain pertumbuhan ekonomi, Kalla menyebutkan sejumlah indikator lain kinerja pemerintah di bidang ekonomi seperti besaran ekspor-impor, peningkatan industri penanaman modal, serta harga bahan makanan.

"Itu kan ukuran-ukuran semuanya, ada yang baik, ada yang kurang," sambung Kalla.

Wapres juga mengklaim sejumlah keberhasilan yang dicapai pemerintah selama setahun ini. Terkait bidang politik, menurut dia, pemerintah berhasil menciptakan iklim politik yang stabil. Demikian juga dengan situasi keamanan yang diklaim Kalla relatif baik. (baca: Setahun Memimpin, Jokowi Sebut Ini Tahun yang Pahit)

"Kalau kita bicara tentang keamanan, relatif baik, tidak seperti dibandingkan dengan banyak negara. Sosial juga saya kira, ya mungkin ada letupan-letupan satu, dua, tetapi umumnya itu berjalan baik, tenanglah umumnya," ujar Kalla.

Hanya, Kalla mengakui bahwa situasi ekonomi dalam negeri tidak semulus bidang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari pelemahan perekonomian global yang terjadi. Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mendorong perdagangan.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia, terdapat 48,63 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Responden yang menyatakan puas sekitar 45 persen. (Baca: Survei Poltracking: 48,6 Persen Responden Tak Puas Kinerja Jokowi)

Ketidakpuasan responden mengacu pada gagalnya pemerintah menjaga stabilitas rupiah (68,84 persen), gagal menjaga stabilitas harga sembako (68,63 persen), gagal mengurangi pengangguran (63,37 persen), dan belum berhasil mengurangi kemiskinan (61,26 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com