Menag Didesak Prioritaskan Anggaran Tunjangan Guru, Kantor KUA dan Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk memprioritaskan empat program dan kegiatan pokok dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, rincian kegiatan yang dipaparkan Kemenag di DPR Senin (19/10/2015) kemarin dinilai belum menjawab berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat.

"Bahkan, ada beberapa hal fundamental yang justru kelihatannya terlupakan," ungkap Saleh dalam keterangan persnya, Selasa (20/10/2015).

Saleh menjelaskan, kegiatan pertama yang harus diprioritaskan adalah pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS yang telah menerima SK inpassing.

Komisi VIII menilai, persoalan tunjangan guru ini sangat penting dipikirkan. Sangat tidak wajar, jika utang pemerintah pada guru mencapai angka Rp 1,3 triliun. Ironisnya, menurut Saleh, Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak memasukkan poin itu ke dalam program prioritas dan sama sekali tidak menanggarkannya dalam RAPBN 2016.

"Komisi VIII akhirnya meminta Menteri Agama untuk melakukan relokasi anggaran dari kegiatan yang tidak prioritas untuk membayar TPG (Tunjangan Profesi Guru) tersebut. Alhamdulillah, permintaan kawan-kawan dipenuhi. Kalaupun belum semua, dipastikan setengah dari utang itu sudah dianggarkan dan akan dibayarkan pada awal tahun 2016," tutur Saleh.

Poin kedua adalah desakan untuk mempercepat pendirian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPK). Kedua badan itu, menurut Saleh, seharusnya sudah harus berdiri pada bulan Oktober 2016 sesuai amanat Undang-Undang. Namun, Saleh menilai, hingga saat ini kedua badan itu belum diperhatikan secara maksimal oleh Kemenag.

"Kami memandang, kedua badan itu tidak hanya berurusan dengan persoalan keyakinan dan ibadah. Namun, kedua badan itu dinilai menjadi salah satu jawaban terhadap masalah ekonomi umat. Karena itu, kedua badan itu harus segera didirikan," tegasnya.

Peningkatan kualitas haji

Adapun poin ketiga adalah desakan agar pemerintah, khususnya Kemenag, untuk melakukan upaya-upaya diplomatik dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji pada 2016. Upaya diplomatik dinilai harus dilakukan karena separuh dari kunci sukses penyelenggaraan ibadah haji ada pada otoritas Saudi.

Selama ini, posisi diplomatik Indonesia pada Saudi juga dianggap masih sangat lemah dibandingkan negara-negara lain.

"Ada banyak yang disoroti kawan-kawan soal haji. Namun yang paling krusial adalah soal diplomasi ini. Dengan upaya-upaya diplomatik diyakini akan dapat meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi para jemaah haji selama berada di Saudi," kata Saleh.

Kantor KUA

Poin terakhir adalah desakan untuk segera memprioritaskan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Saleh menjelaskan, KUA adalah ujung tombak pelayanan agama di tingkat akar rumput.

Kenyataannya, menurut dia, sejalan dengan pemekaran-pemekaran yang dilakukan, masih banyak daerah yang belum memiliki KUA. Tidak jarang, KUA terpaksa menumpang di kantor-kantor kecamatan.

"KUA itu semestinya dimaksimalkan fungsinya. Peningkatan fungsi itu tentu harus dimulai dari penyediaan sarana prasarana. Kalau kantor saja tidak punya, lalu bagaimana mau memberikan pelayanan?" ujar Saleh.

Ia menambahkan, Komisi VIII dan Kemenag RI menargetkan pada akhir tahun 2018, semua kantor KUA telah berdiri. Terkait anggaran, Saleh juga mengatakan bahwa untuk tahun ini telah dianggarkan pendirian sebanyak 181 KUA di seluruh pelosok tanah air.

"Akan kita cicil sampai selesai 2018, Insya Allah," sambungnya.