Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Junimart: Fadli Zon kalau Mau Marah Datanglah ke MKD

Kompas.com - 13/10/2015, 17:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Junimart Girsang menyesalkan sikap Fadli Zon yang sudah dua kali tidak menghadiri panggilan MKD terkait polemik dengan Donald Trump. Terlebih lagi, Fadli justru membuat opini di publik yang seolah-olah menyalahkan MKD atas ketidakhadirannya ini.

"Jadi jangan berpolemik. Kalau marah ke MKD, datanglah ke MKD. Itu baru cerdas dan santun namanya. Jangan bikin opini di luar minta materi segala macam," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Menurut Junimart, sikap Fadli yang menanyakan atas perkara apa dia periksa adalah sesuatu yang aneh. Sebab, semua orang juga sudah tahu bahwa pemanggilan ini terkait pertemuan Fadli dan Ketua DPR Setya Novanto dengan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu. (Baca: Fadli Zon Tak Hadir di Pemanggilan MKD karena Dianggap Tidak Jelas)

"Ini perkara tanpa aduan, seluruh orang di Indonesia sudah tahu. Jadi jangan tanya materi perkaranya apa," ucap Junimart. (Baca: Fadli Zon: MKD Jangan Sok Jagoan)

Junimart pun khawatir sikap Fadli ini nantinya akan dicontoh oleh para anggota DPR lainnya dan menjadi suatu preseden buruk. Seharusnya, kata Junimart, Fadli Zon sebagai pimpinan DPR bisa memberikan contoh yang baik untuk para anggotanya.

"Datang ke MKD, klarifikasilah, jangan bikin opini dong. Seolah-olah kami dilecehkan. Kalau begini bubarkan saja MKD," ucpa dia. (Baca: MKD Bisa Minta Polisi Panggil Novanto dan Fadli)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com