Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton Pasaribu Di-"blacklist" dari Koalisi Bersih 2014

Kompas.com - 12/10/2015, 16:31 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dikeluarkan dari daftar Koalisi Bersih 2014 yang diinisiasi gabungan organisasi masyarakat sipil. Nama Masinton masuk daftar hitam karena dianggap mengkhianati agenda pemberantasan korupsi sejak terpilih sebagai anggota Dewan pada Pemilu Legislatif 2014 lalu.

"Masinton mengkhianati agenda bersih 2014. Ini bukan soal memenangkan caleg dalam pemilu, tapi bagaimana mereka memperjuangkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut kami, Masinton sudah mengkhianati itu," ujar Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Setidaknya, terdapat tiga peristiwa yang menunjukkan Masinton sudah berlawanan dengan semangat Koalisi Bersih. Pertama, saat Masinton ikut mendesak Presiden Joko Widodo untuk melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Padahal, KPK telah memberikan catatan bahwa Budi memiliki rekam jejak keuangan yang mencurigakan. Peristiwa kedua terjadi saat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjerat dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, ke dalam kasus hukum. Selain itu, saat Bareskrim menetapkan dua pimpinan Komisi Yudisial, yakni Suparman Marzuki dan Taufiqqurahman Syahuri sebagai tersangka, atas laporan hakim Sarpin Rizaldi.

"Masinton tidak kami dengar memperjuangkan kriminalisasi terhadap BW, AS, dan Novel Baswedan, serta dua Komisioner KY. Padahal, itu bagian dari upaya memberantas kriminalisasi," kata Donal.

Terakhir, yang sangat menjadi pertimbangan dan tidak dapat ditoleransi adalah desakan dan inisiasi Masinton agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Masinton dianggap telah mengecewakan dan berniat untuk melemahkan institusi KPK.

Pada Pemilihan Legislatif 2014, gabungan organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Walhi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Kontras, dan Yappika, mengeluarkan daftar lebih dari 100 nama caleg yang patut dianggap bersih dalam situs web. Saat itu Masinton merupakan salah satu caleg yang dinyatakan bersih dari indikasi korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com