Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IV Usul Bentuk Pansus Kebakaran Hutan

Kompas.com - 10/10/2015, 15:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus untuk mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Pansus itu nantinya akan mengoordinasikan kinerja panitia kerja yang sebelumnya telah dibentuk Komisi II dan Komisi IV.

"Saya usulkan agar sebaiknya dibentuk pansus agar dapat bekerja lebih optimal," kata Herman saat diskusi bertajuk "Asap Makin Pekat, Pembakar Kita Sikat" di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy sebelumnya menyatakan, Komisi II sepakat membentuk Panja Asap lantaran pemerintah tak kunjung menetapkan musibah itu sebagai bencana nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi menuturkan, Komisi IV juga telah membentu Panja Perusakan Lingkungan Hidup sebagai bentuk pengawasan atas aksi pembakaran hutan dan lahan. Herman mengatakan, kasus kebakaram hutan dan lahan tersebut seharusnya sudah dapat dikategorikan sebagai bencana luar biasa. Sebab, asap yang ditimbulkan akibat kebakaram itu telah mencapai negara-negara tetangga Indonesia.

Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini tidak siap dalam menghadapi kasus seperti ini. Sehingga, dibutuhkan respons yang cepat dari pemerintah pusat untuk mengatasinya. Jika kasus kebakaran ini tak kunjung diatasi, maka jumlah masyarakat yang menjadi korban akan semakin bertambah.

"Situasi ini harus direspons pemerintah dan negara tanpa mengurangi apresiasi dalam bentuk waterbombing yang sudah diterjunkan pasukan dari TNI/Polri. Dari sisi lain, negara memperbolehkan negara lain memberikan bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPD RI dari Riau Abdul Gafar Usman mengatakan, pemerintah akan mempertaruhkan wibawanya jika tak mampu menyelesaikan persoalan ini. Untuk itu, ia mendesak agar pemerintah menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Kalau ada gejala pelanggaran hukum kita tindak," tegasnya.

Lebih jauh, ia meminta agar pemerintah belajar dari Jepang dalam mengatasi bencana. Ia mengatakan, Jepang selama ini dikenal sebagai negara yang rawan dengan bencana tsunami. Pemerintah Jepang lantas memberdayakan para ilmuwannya untuk membuat alat deteksi dini untuk mencegah terjadinya korban yang lebih besar jika tsunami terjadi.

"Sekarang kita punya banyak ahli, kenapa enggak bisa mengatasi masalah asap ini," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com