Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/10/2015, 09:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Hasil survei Indo Barometer menyatakan bahwa Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperoleh kepercayaan paling tinggi dari masyarakat sebagai motor perubahan.

"Presiden, KPK dan TNI ketiganya saling berhubungan. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kepastian keamanan dan hukum," kata direktur eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (9/10/2015).

Hasil survei Indo Barometer menyebutkan bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepresidenan memperoleh kepercayaan tertinggi di mata publik dalam kurun satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

KPK memperoleh nilai 82 persen, disusul TNI dengan 81 persen, dan Kepresidenan RI 78,6 persen.

Dengan demikian, tambah Qodari tiga lembaga tersebut dapat menjadi motor perubahan Indonesia dalam sektor hukum, keamanan, dan ekonomi.

Dari kacamata publik, lanjut  Qodari, reformasi kelembagaan paling besar telah dilalui lembaga Kepresidenan dan TNI.

Kepresidenan tambahnya tidak lagi absolut seperti di masa Orde Baru, reformasi TNI telah berlalu dari Dwi-Fungsi ABRI ke tentara profesional, dan KPK sebagai motor pemberantasan korupsi di negara ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengaku tidak heran dengan tingkat kepercayaan tinggi yang diraih lembaga Kepresidenan, KPK, dan TNI.

"Saya tidak kaget kalau publik masih sangat percaya kepada Presiden, KPK dan TNI, karena ketiga lembaga ini yang sukses di mata publik," katanya.

TNI tambahnya selama ini sangat konsisten dan sukses dengan reformasi yang dilakukan. Demikian juga KPK menjadi lembaga antirasuah yang paling sukses di mata publik.

"Hasil survei ini juga mengkonfirmasi bahwa publik sangat mengharapkan KPK tetap ada. Karena itu, rencana DPR dan pemerintah merevisi UU untuk melemahkan KPK tidak tepat," katanya.

Mengenai tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi yang tinggi, Ray mengatakan, ini bukti publik masih sangat berharap Presiden bisa menuntaskan semua persoalan bangsa dana negara ini.

"Walau popularitas Jokowi kali ini turun, tapi tingkat kepercayaan publik kepada Presiden tetap tinggi. Ini modal bagi Presiden untuk terus berbuat yang baik bagi bangsa ini," katanya.

Survei Indo Barometer tersebut dilaksanakan tanggal 14-22 September 2015 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah responden tercatat 1.200 orang dengan margin of error plus minus tiga persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com