Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres JK: SDG Akan Dikoordinasi Bappenas

Kompas.com - 26/09/2015, 09:27 WIB
Suhartono

Penulis

NEW YORK, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah kurang setuju dengan pembentukan Sekretariat Bersama untuk mengelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustanainable Development Goal/SDG) Pasca 2015.

"Saya cenderung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengkoordinasi itu semua langkah SDG karena itu sudah dilakukan pemerintah seperti pengurangan kemiskinan, perubahan lingkungan, kesehatan dan lainnya. Jadi, tidak perlu Sekber karena memang semua itu sudah dilakukan pemerintah," ujar Wapres Kalla saat konferensi pers di ruang perpustakaan Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, AS, Jumat (25/9/2015).

Menurut Wapres, yang harus dilakukan agar target SDG bisa tercapai adalah dengan melakukan penajaman dalam program yang dilakukan Bappenas.

Target yang diharapkan tercapai di antaranya pada 2030 tercapai tingkat kesejahteraan selain terwujudnya lingkungan dan kesehatan penduduk dunia.

Sebelumnya Wapres menerima 10 orang perwakilan Civil Society Organization (CSO) yang selama ini membahas soal SDG terkait implementasi SDG. Dari 10 orang itu, tiga di antaranya Infid, Walhi dan Kontras.

Sebelumnya, Sugeng dari Infid, yang didampingi Abednego dari Walhi dan Haris dari Kontras meminta pemerintah membentuk Sekber untuk kelola 17 langkah SDG dan 169 program setelah 15 tahun mendatang.

"Dengan Sekber, pemerintah bisa bermitra dengan semua pihak sehingga target SDG bisa dipantau pemenuhan targetnya," kata Sugeng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com