Pimpinan MKD: Surat Fahri Hamzah Tak Berpengaruh, Kami Tak Bisa Diintervensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Junimart Girsang menilai Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah telah mengintervensi kerja MKD dalam mengusut dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Keduanya diusut MKD karena menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Fahri sempat melayangkan surat kepada MKD yang meminta untuk tidak membuka pengusutan kasus tersebut kepada publik. Junimart menegaskan, surat Fahri itu tidak akan mempengaruhi pengusutan MKD.

"Saya kira surat tidak ada pengaruhnya. Dalam melaksanakan tugas, MKD tidak di bawah pimpinan. Kita tidak bisa diintervensi," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Junimart mengaku sudah paham bahwa dalam menjalankan kerjanya, MKD tidak boleh membuka materi perkara ke publik. Namun, proses berjalannya perkara, seperti jadwal dan tahapan pemeriksaan, tetap harus dilakukan secara transparan dan disampaikan ke media. Dia merasa selama ini tak pernah melanggar prinsip itu.

"Tidak perlu Pak Fahri mengingatkan, kami juga paham. Kami di MKD sudah biasa," ujar politisi PDI-P ini.

Junimart menilai, dengan mengirimkan surat tersebut, Fahri justru berupaya untuk menutup-nutupi kesalahan Novanto dan Fadli. Padahal, lanjut Junimart, publik justru menunggu-nunggu kelanjutan perkara ini karena sudah menjadi sorotan sejak awal.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Ini rumah rakyat, tempat wakil rakyat. Apalagi ini bukan masalah asusila, ini dugaan kode etik. Saya cenderung sidang ini terbuka saja," ucap Junimart.

Fahri sebelumnya mengirimkan surat kepada MKD DPR. Dalam surat tertanggal 17 September 2015 itu, Fahri meminta agar MKD tidak membuka perkara kepada publik perihal dugaan kasus pelanggaran kode etik Setya dan Fadli Zon yang menghadiri kampanye Donald Trump. (Baca: Fahri Hamzah Surati MKD, Minta Perkara Donald Trump Tak Dibuka ke Publik)