Kapolri Persilakan Pemda Koordinasi dengan Kepolisian untuk Kawal Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mempersilakan kepolisian di daerah untuk mendampingi setiap pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten yang tengah melaksanakan program pembangunannya.

"Kalau pemerintah daerah mau (kerja sama), ya silakan saja koordinasi dengan kepolisian setempat, entah Polres atau Polda," ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/9/2015) pagi.

Polri, kata Badrodin, tidak membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) seperti di Kejaksaan Agung. Menurut dia, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan kepolisian daerah sudah berjalan baik.

"Sudah ada wadahnya, wong tiap hari mereka juga koordinasi, kok. Tinggal diarahkan saja ke pengawalan program pembangunan," kata Badrodin.

Komitmen Polri turut mengawal program pembangunan, kata Badrodin, sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan penyerapan anggaran dengan tidak melanggar aturan dan mewujudkan stabilitas ekonomi.

Selain itu, pemerintah ingin agar penegakan hukum tidak dipersepsikan hanya memenjarakan orang sebanyak-banyaknya, tetapi justru mencegah tindak pidana. Oleh sebab itu, peran penegak hukum diperlukan selama jalannya program pembangunan.

Sebelumya, saat rapat koordinasi optimalisasi penyerapan APBN/APBD di Semarang, Selasa (22/9/2015), Kapolri menegaskan, para penyidik perkara tindak pidana korupsi di kepolisian jangan sampai terkesan mencari-cari kesalahan dari perkara yang diselidikinya.

Hal tersebut, lanjut dia, bisa dicegah oleh Kapolda atau Kapolres dengan menilai data awal yang dimiliki sebelum penyelidikan. (Baca: Kapolri: Penyidik Jangan Terkesan Cari-cari Kesalahan)

Menurut dia, dalam proses penyelidikan, penyidik harus memiliki data yang komplet serta langkah-langkah yang jelas.